Print

Peraturan Perundangan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang khusus mengatur sistem pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut (silahkan download).

Undang – Undang
1 UU NO.33 TAHUN 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2 UU NO. 32 TAHUN 2004 Pemerintah Daerah
3 UU NO. 25 TAHUN 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4 UU NO. 15 TAHUN 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
5 UU NO. 1 TAHUN 2004 Perbendaharaan Negara
6 UU NO.17 TAHUN 2003 Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah
1 PP NO. 58 TAHUN 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
2 PP NO. 57 TAHUN 2005 Hibah Kepada Daerah
3 PP NO. 56 TAHUN 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
4 PP NO. 55 TAHUN 2005 Dana Perimbangan
5 PP NO. 54 TAHUN 2005 Pinjaman Daerah
6 PP NO. 24 TAHUN 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
1 PERMENDAGRI NO.55 TAHUN 2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
2 PERMENDAGRI NO.04 TAHUN 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3 PERMENDAGRI NO.59 TAHUN 2007 Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4 PERMENDAGRI NO.37 TAHUN 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
5 PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
6 PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah